Home / Berita Umum / Mahasiswi UGM Korban Pendapat Perkosaan Lewat Kuasa Hukum

Mahasiswi UGM Korban Pendapat Perkosaan Lewat Kuasa Hukum

Mahasiswi UGM Korban Pendapat Perkosaan Lewat Kuasa Hukum  – Mahasiswi UGM korban pendapat perkosaan lewat kuasa hukum serta pendampingnya yaitu LSM Rifka Annisa pada akhirnya mulai bicara. Diantaranya masalah perjuangan korban mencari keadilan semenjak tahun 2017.

Direktur Rifka Annisa, Suharti, menuturkan pascadiperkosa di tempat KKN tanggal 30 Juni 2017 korban atau penyintas telah berusaha mencari keadilan. Dimulai usaha penyintas terhubung service di Rifka Annisa pada tanggal 18 September 2017.

“Penyintas dengan pribadi terhubung service Rifka Annisa, serta berdasar pada hasil assessment awal penyintas alami stres berat. Penyintas pun terhubung service di UKP UGM,” tutur Suharti dalam jumpa wartawan kantornya Jalan Jambon IV, Yogyakarta Yogyakarta, Kamis (10/1/2019).

Tahu mendapatkan nilai C di program KKN, penyintas semenjak bulan Oktober 2017 berusaha memulihkan nilainya. Setelah itu penyintas didampingi Rifka Annisa berjumpa dengan perwakilan rektorat tanggal 7 Februari 2018.

“Kami pun berjumpa dengan perwakilan Fisipol, Direktorat Dedikasi pada Penduduk (DPkM) UGM untuk diminta info berkaitan momen kekerasan seksual yang dihadapi (penyintas),” papar Suharti.

Menanggapi hal itu UGM membuat team investigasi pada tanggal 20 April 2018. Team ini pada akhirnya dibubarkan sesudah menyerahkan laporan bersama rekomendasinya pada rektor pada tanggal 20 Juli 2018.

Akan tetapi penyintas malah mendapatkan berita aktor perkosaan, HS, akan menyelenggarakan sidang pendadaran skripsi pada tanggal 6 Agustus 2018. Walau sebenarnya awal mulanya Rektor UGM menjanjikan nilai KKN HS akan ditahan sampai masalah tuntas.

“Tahu hal tersebut penyintas berinisiatif menjumpai ketua team investigasi, serta baru dikasih tahu jika team investigasi sudah menyerahkan rekomendasinya ke Rektorat (UGM) pada tanggal 20 Juli 2018,” katanya.

Usaha penyintas untuk memulihkan nilai KKN-nya baru ditanggapi UGM pada tanggal 14 September 2018. Nilai KKN yang sebelumnya C lalu dirubah pihak UGM jadi A/B. Lalu pada awal November 2018 keluar laporan Balairung.

Laporan Tubuh Penerbitan serta Wartawan Mahasiswa (BPPM) Balairung berjudul ‘Nalar Pincang UGM atas Masalah Perkosaan’ yang diungggah di balairungpress.com jadi pembicaraan publik. Masalah ini pada akhirnya jadi sorotan penduduk.

Menanggapi bola liar ini, lanjut Suharti, Rektorat UGM mengundang penyintas pada tanggal 26 November 2018. Utamanya UGM ingin memberi tahu jika mereka sudah membuat Komite Etik untuk mengatasi perkosaan yang berlangsung.

Lalu penyintas diundang dengan lisan untuk di tandatangani permintaan maaf oleh HS di Rektorat UGM pada tanggal 17 Desember 2018. Tetapi gagasan itu diurungkan dengan sepihak.

“Paling akhir waktu kerja komite etik selesai tanggal 31 Desember 2018. Tetapi penyintas ataupun team pendamping belumlah memperoleh salinan ketetapan serta rekomendasinya sampai sekarang ini,” pungkas Suharti.

Korban memang tidak bersedia memberikan laporan masalah ini pada polisi. Ia cuma inginkan supaya UGM memberi sangsi etik pada tersangka aktor.

Dikatakannya, LSM Rifka Annisa sebagai pendamping korban pun sudah berjumpa dengan perwakilan Rektorat UGM. Sampai pada akhirnya mereka setuju tidak untuk membawa masalah perkosaan itu ke ranah hukum.

“Akan tetapi tanggal 18 November 2018 Polda Maluku mengontak Rifka Annisa serta menyampaikan kabar mengenai penyelidikan yang tengah berjalan. Polda Maluku lalu berkunjung ke Yogya serta mengecek penyintas tanggal 19 November saat 12 jam,” katanya.

Akan tetapi pada perubahannya sekarang masalah ini sudah masuk step penyelidikan Polda DIY. Bukan korban yang melapor tetapi Kepala Unit Keamanan serta Keselamatan Universitas (SKKK) UGM, Bijaksana Nurcahyo. Bijaksana dimaksud melapor tiada kesepakatan serta konsultasi dengan penyintas.

Tindak lanjut dari laporan itu, Polda DIY menyebut korban. Korban penuhi panggilan itu, serta bersedia memberi info menjadi saksi korban pada tanggal 18 Desember 2018. Akan tetapi korban menampik visum et repertum.

Penyintas menampik lakukan visum et repertum sebab luka fisik telah hilang. Meski begitu korban ajukan permintaan untuk lakukan visum et repertum psikiatrikum sebab efek psikologisnya masih tetap membekas.

Udi menjelaskan, walau korban tidak menginginkan kasusnya dibawa ke ranah hukum, tetapi sekarang korban akan tatap melawan proses hukum yang sudah berjalan. Pihaknya juga mengharap masalah ini tidak di stop penyidikannya.

“Penyintas, pendamping, serta team (kuasa) hukum tetap akan melawan proses hukum sampai selesai. Masalah ini semestinya tidak di stop penyidikannya (SP3), sebab akan memberi preseden jelek buat perlakuan masalah kekerasan seksual,” tutupnya.

Suharti pun mengutarakan UGM belumlah melakukan semua referensi team investigasi. Cuma referensi mengenai perbaikan nilai KKN korban yang telah dikerjakan.

Sedang beberapa referensi yang belumlah digerakkan UGM di antarnya ialah oal pendampingan psikologi serta pembebasan cost kuliah korban.

Menurut dia, pihak UGM terlihat tidak serius memfasilitasi pemulihan psikologis korban. Buktinya cost pendampingan psikologis penyintas saat tahun 2017 dijamin Fisipol UGM.

Lalu sampai tanggal 27 Desember 2018, penyintas pun tetap harus menebus obat di dalam rumah sakit akademik (RSA) UGM dengan mandiri.

Tidak cuma ke penyintas, beberapa referensi team investigasi untuk aktor pun belumlah digerakkan. Salah satunya kewajiban aktor di tandatangani surat permintaan maaf serta penyesalan di depan rektor serta orangtua aktor.

“Lalu petunjuk berkaitan penundaan wisuda minimum saat enam bulan buat aktor (dilanggar). Tanggal 31 Oktober 2018 penyintas temukan nama HS tercantum dalam rincian calon wisudawan November 2018,” tutupnya.

Dalam kesempatan kali ini kuasa hukum korban, Catur Udi Handayani menjelaskan jika ada enam tuntutan korban pada UGM serta polisi.

Pertama, korban mengharap penegak hukum mengolah masalah ini dengan adil serta selesai sampai ke meja hijau. Tuntutan ke-2, korban minta UGM penuhi hak penyintas atas info tentang usaha perlakuan yang telah dikerjakan UGM. Termasuk juga info tindak lanjut UGM atas referensi team investigasi.

Ke-3, korban menuntut UGM untuk selekasnya memberi perlindungan optimal pada penyintas. Sebab kelengahan kampus sudah mengakibatkan perlakuan masalah berlarut-larut.

Udi meneruskan, korban pun minta UGM selekasnya penuhi hak-hak penyintas atas pendampingan psikologis sampai sembuh. Pun minta suport material UGM berbentuk pembebasan cost kuliah.

“Ke lima, minta UGM memulihkan nama baik penyintas. Diantaranya mewajibkan aktor di tandatangani surat keinginan maaf, serta penyesalan di depan rektor serta orangtua aktor,” katanya.

“Paling akhir kami minta UGM ikut hentikan tingkah laku victim-blaming serta tendensi untuk mengkriminalisasi penyintas yang dikerjakan oleh pihak mana saja, menjadi konsekuensi laporan polisi Kepala SKKK UGM,” tutup Udi.

About admin