Home / Berita Umum / Mahmudin Menyebutkan Ada Beragam Perbincangan Yang Nampak Dalam Kajian Qanun Itu

Mahmudin Menyebutkan Ada Beragam Perbincangan Yang Nampak Dalam Kajian Qanun Itu

Mahmudin Menyebutkan Ada Beragam Perbincangan Yang Nampak Dalam Kajian Qanun Itu – Senyum Irwandi Yusuf sedikit tersungging waktu menyampaikan tak ada hukum cambuk untuk seorang yang dapat dibuktikan lakukan tindak pidana korupsi di Aceh. Sejurus lalu, Gubernur Aceh itu melangkahkan kaki menuju ke mobil yang mengantarnya ke rumah tahanan (rutan).

” Tak ada hukum cambuk, ” kata Irwandi saat ditahan KPK pada Rabu (4/7) melalui larut malam. Hukuman cambuk memanglah sama dengan Aceh yang mengaplikasikan hukum syariat Islam atau qanun. Tetapi sayangnya, tak ada satupun qanun yang mengatur perihal tindak pidana korupsi.

Dilihat dari website Pemprov Aceh, acehprov. go. id, ada 13 qanun yang terdaftar. Qanun itu mengatur beragam hal, dari hukum acara jinayat atau pidana dalam Islam sampai masalah minuman keras juga perzinaan. Kerapkali, hukumannya yaitu dicambuk di muka umum.

Menurut aktivis antikorupsi Aceh, Mahmudin, wawasan pengaturan qanun perihal korupsi telah nampak mulai sejak 2014. Tetapi sampai sekarang ini qanun itu tidak kunjung terwujud.

Mahmudin menyebutkan ada beragam perbincangan yang nampak dalam kajian qanun itu. Namun ada satu sangkaan Mahmudin yang sebagai Kepala Sekolah Antikorupsi Aceh (Saka) itu perihal argumen qanun itu tidak jua disahkan. Apakah itu?

” Lantaran sebagian besar yang terjerat masalah korupsi kan mereka (beberapa petinggi). Maka mereka istilahnya bikin hukuman untuk menghukum diri mereka sendiri, ” kata Mahmudin.

Sangkaan akal-akalan beberapa petinggi Aceh dari mulai legislatif sampai eksekutif masalah qanun korupsi yang dikemukakan Mahmudin cukup logis. Hingga, Ketua FPI Aceh Tengku Muslim At-Tahiry minta supaya Irwandi atau siapa saja warga Aceh yang ikut serta korupsi untuk dipotong tangannya.

” Meskipun yang di tangkap orang Serambi Mekah, KPK tidak butuh enggan-segan lantaran tidak segalanya orang Serambi Mekah saleh, ada pula yang jahat. Jadi bila ada bukti tangkap, janganlah bebaskan serta potong saja tangannya, agar maka pelajaran untuk orang lainnya, ” kata Muslim.

Nada pro supaya qanun itu disahkan juga diserukan kelompok akademisi. Satu diantaranya yakni dari Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Kampus Andalas Feri Amsari. Dia menilainya aplikasi qanun di Aceh mesti menyeluruh, termasuk juga berkaitan korupsi.

” Menurutku menarik (wawasan qanun korupsi) jadi usaha bangun efek kapok. Jangan pernah qanun cuma untuk zina dan sebagainya ada, namun untuk korupsi tak, ” kata Feri.

Selain itu, kelompok akademisi yang lain memberi pandangan tidak sama yakni dari guru besar hukum dari Kampus Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji. Lepas dari belumlah ada qanun yang mengatur tindak pidana korupsi, Prof Anto–panggilan akrab Indriyanto–menilai Undang-Undang Nomer 31 Th. 1999 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau umum dimaksud UU Tipikor cukup sudah untuk memidanakan seseorang aktor korupsi.

” Walaupun ada kekhususan regulasi di Aceh, baiknya UU Tipikor masih jadi regulasi sendiri, bukanlah berbasiskan qanun (jika nantinya betul-betul ditata serta disahkan) maupun dalam konteks unifikasi serta kodifikasi hukum pidana yang masih mengaku ada perubahan delik spesial tindak pidana, ” kata Prof Anto.

Bagaimanapun juga, penegak hukum yang sekarang ini mengatasi Irwandi juga beberapa orang yang sekarang ini telah berstatus jadi tersangka yaitu KPK. Instansi antikorupsi itu pastinya tunduk pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, terpenting untuk KPK yaitu UU Tipikor.

” KPK cuma berwenang mengatasi masalah sangkaan korupsi memakai UU Tindak Pidana Korupsi. Jikalau ada ketentuan pidana lainnya di Aceh, kami tak berwenang (untuk mengaplikasikannya), ” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

About admin